Search Repository Universitas Fort De Kock

Menurut WHO (2022), menunjukkan bahwa PTM menyebabkan kematian pada sekitar 41 juta orang setiap tahunnya, angka ini setara dengan 74% dari seluruh penyebab kematian di dunia. Berdasarkan aktifitasnya, karyawan perkantoran memiliki beberapa potensi masalah kesehatan yang dominan berkaitan dengan sedentary job yang berisiko timbulnya dampak kesehatan salah satunya Penyakit Tidak Menular. Pekerja perkantoran merupakan aset bagi perkantoran, tulang punggung keluarga dan pencetak generasi penerus sangat penting dilakukan pegendalian agar tercipta pekerja perkantoran sehat produktif.
Penelitian dilakukan Kabupaten Merangin provinsi Jambi, untuk menganalisis implementasi program Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Posbindu PTM bagi pekerja Perkantoran.
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dilaksanakan mulai bulan juli sampai dengan bulan September 2023.
Hasil Teradapat Program tentang deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) hanya disosialisasikan kepada kepala Puskemas diterapkan Posbindu PTM disetiap Desa di lingkup kerja Puskesmas kecuali 2 desa terpencil dengan capaian masih 25,6% penduduk usia 15> belum mendapatkan scrining sesuai standar. Implementasi Program belum mencakup kesemua sasaran potensial beresiko, terutama pekerja perkantoran, karena pekerja perkantoran belum mendapatkan informasi tentang Program dan jadwal pelaksanaan bertepatan dengan hari dan jam kerja. Terdapat regulasi pendukung dilaksanakan deteksi dini penayakit tidak menular diperkantoran dan sudah dilaksanakan di kantor desa, kantor camat dan sekolah Posbindu PTM oleh sebagian puskesmas namun belum sesuai Juknis dan belum memiliki wadah (seperti didesa Posbindu PTM).
Simpulan: Implementasi Kebijakan/Program Deteksi Dini Penyakit tidak bagi pekerja perkantoran belum optimal, kerena penyaluran informasi tentang program kepada lintas program, lintas sektor dan kelompok sasaran serta petunujuk pelaksanaan kepada pelaksana Program belum sesuai pedoman dan juknis.

According to the World Health Organization (WHO) in 2022, non-communicable diseases (NCDs) cause approximately 41 million deaths each year, accounting for 74% of all global deaths. Office workers, due to their sedentary jobs, face various potential health issues, with one of the prominent concerns being Non-Communicable Diseases. Office workers are essential assets to organizations, the backbone of families, and the nurturers of future generations, making it crucial to control and maintain their health for productivity.
This research was conducted in Merangin Regency, Jambi Province, to analyze the implementation of the Early Detection Program for Non-Communicable Diseases at PTM Posbindu for office workers. It utilized a qualitative research approach with a descriptive design, conducted from July to September 2023.
The results revealed that the Early Detection Program for non-communicable diseases (NCDs) was only socialized to health center heads and implemented at PTM Posbindu in every village within the purview of the health centers, except for two remote villages. The achievement rate was only 25.6% of the population aged 15 and above, who had not received screenings according to the standards. The program's implementation did not cover all potential at-risk groups, particularly office workers, due to their lack of information about the program and scheduling conflicts with their working hours. There were supporting regulations for implementing early detection of non-communicable diseases in offices, and some health centers had already conducted screenings in village offices, sub-district offices, and schools through Posbindu PTM. However, these efforts were not in line with guidelines and lacked a structured framework, such as those seen in village Posbindu PTM.
In conclusion, the implementation of the Early Detection Program for Non-Communicable Diseases for office workers has not been optimal. This is due to issues related to disseminating information about the program to various programs, sectors, and target groups, as well as providing guidance on program execution that does not align with guidelines and operational procedures.