Search Repository Universitas Fort De Kock

Pelaksanaan program surveilans Kota Padang Panjang belum sesuai dengan PMK 45 tahun 2014, permasalahan masih ditemukan pada indikator Input yaitu SDM, Pendanaan, Sarana dan Prasarana,dan regulasi,sehingga berdampak pada indikator proses dan output. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi pelaksanaan surveilans penyakit menyakit menular dan tidak menular di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Metode penelitian adalah Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, Analisis, interpretasi dengan pendekatan Etnografi yang dilaksanakan di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan jumlah informan 16 orang. Pelaksanaan Program Surveilans di Kota Padang Panjang ditinjau dari segi manajemen masih ada permasalahan yang ditemukan terutama di faktor input dimana kompetensi SDM masih belum sesuai dengan PMK 45 2014 dan dana, sarana dan prasarana. Di faktor proses yaitu sitem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan masih berupa deskriptif belum melakukan analisa secara analitik. . Kegiatan surveilans belum dilakukan secara maksimal Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan Pelatihan, Bimtek dan TOT melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan.

The implementation of the Padang Panjang City surveillance program is not in accordance with PMK 45 of 2014, problems are still found in the input indicators, namely HR, funding, facilities and infrastructure, and regulations, so that it has an impact on process and output indicators. The purpose of this study was to evaluate the implementation of surveillance of communicable and non-communicable diseases in the Padang Panjang City Health Office. The research method is a descriptive qualitative research, analysis, interpretation with an ethnographic approach which was carried out in 4 Puskesmas and the Padang Panjang City Health Office with 16 informants. Implementation of the Surveillance Program in the City of Padang Panjang in terms of management, there are still problems found, especially in the input factor where the competence of human resources is still not in accordance with PMK 45 2014 and funds, facilities and infrastructure. In the process factor, namely the recording and reporting system that is carried out is still in the form of descriptive, not yet analyzed analytically. Surveillance activities have not been carried out optimally. For this reason, it is necessary to increase the capacity of human resources through training, technical guidance and TOT to advocate for policy maker