Search Repository Universitas Fort De Kock

Permasalahan kesehatan masyarakat masih banyak yang belum terselesaikan, ditandai dengan meningkatnya penyakit tidak menular dari 25,8% menjadi 34,1%. Upaya pencegahan penyakit tidak menular tersebut dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Didalam Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 fisioterapi dapat terlibat dalam melakukan pelayanan pada tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 di Puskesmas Kota Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juli Tahun 2019, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumen melalui wawancara mendalam dengan kepala dinas, kasi pelayanan kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas Kota Padang Panjang . Hasil penelitian diketahui input seperti kebijakan tentang Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 belum pernah disosialisasikan, tenaga fisioterapi belum ada, ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai. Proses implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi di Puskesmas, belum ada tenaga fisioterapi yang terlibat dalam program Puskesmas. Dan Output yang diperoleh, Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 belum pernah disosialisasikan oleh Pemerintah sehingga belum ada perencanaan dan penerapan tenaga, dana, sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan Fisioterapi di Puskesmas. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh Puskesmas di Kota Padang Panjang belum pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan tentang Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 sehingga belum ada implementasi pelayanan fisioterapi di Puskesmas.

Health community problems unresolved problems in public health, marked by an increase in non-communicable diseases from 25.8% to 34.1%. Efforts to prevent noncommunicable diseases are started from first-level health facilities. In Minister of Health Regulation Number 65 Year 2015 physiotherapists can be involved in performing services at the first level. The purpose of this research is to provide an overview of the implementation of the Minister of Health Regulation No. 65 of 2015 year in the community health centre Padang Panjang City. This research has been conducted from April to July 2019, by using a qualitative method with a phenomenological approach, data collection has been done by using interview guidelines, observations, and document studies through in-depth interviews with heads of departments, health services and all heads of community health centre Padang Panjang city. The results of this research revealed that inputs such as the policy on health miniter regulation Number 65 of 2015 year has never been socialized, physiotherapy workers were not available, the availability of funds, inadequate infrastructure are inadequate. The process of implementing physiotherapy service policies at the health minister regulation, there are no physiotherapists involved in the community health centreprogram. And the output found that, health minister regulation Number 65 of 2015 year has never been socialized by the Government so that there is no planning and application of personnel, funds, facilities and infrastructure to perform Physiotherapy services at the community health centre. Based on this research it can be concluded that all of community health centre in Padang Panjang City have never received a policy socialization health minister regulation Number 65 of 2015 year so that there has been no implementation of physiotherapy services in the community health centre.