Search Repository Universitas Fort De Kock

Sebagai upaya melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah wajib untuk menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Palupuh Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Mixed metode research. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 375 orang utuk penelitian kuantitatif dan 11 orang untuk penelitian kualitatif. Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini yaitu karakteristik pengetahuan, sikap, sosialisasi dan dukungan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 50,9% responden tidak mematuhi Perda KTR ini. Karakteristik yang berhubungan dengan responden adalah sikap (P-value = 0,000, OR=36,145), sosialisasi (P-value = 0,002 , OR=1,958) dan dukungan tokoh masyarakat (P -value = 0,001, OR=2,057). Implementasi kebijakan belum dijalankan secara optimal, oleh karena proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, ketersediaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif serta sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen. Kurang optimalnya sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok berupa sanksi pidana terhadap pelanggar KTR yang belum terlaksana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan, sosialisasi, dukungan toma dan sikap positif yang secara jelas dan konsisten diterapkan oleh pelaksana kebijakan agar implementasi KTR dapat berjalan dengan baik sesuai yang tertuang dalam Perda KTR melalui model pendekatan Palupuh Sadar Rokok (Pusako).

As an effort to protect individuals, communities and the environment against exposure to cigarette smoke, the government establishes a no-smoking area policy to protect the public from the dangers of cigarette smoke through Law No.36 of 2009 concerning Health which mandates that local governments are obliged to establish and implement Non-Smoking Areas (KTR) in their areas. This study aims to determine the factors for the Implementation of Agam Regency Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Non-Smoking Areas in Palupuh District in 2023. This research uses descriptive qualitative methods with mixed research methods. The sample in this study was 375 people for quantitative research and 11 people for qualitative research. There are 4 variables in this study, namely the characteristics of knowledge, attitudes, socialization and support of community leaders. The results showed that as many as 50.9% of respondents did not comply with this KTR Bylaw. The characteristics associated with respondents were attitude (P-value = 0.000, OR=36.145), socialization (P-value = 0.002 , OR=1.958) and support of community leaders (P -value = 0.001, OR=2.057). Policy implementation has not been carried out optimally, due to poor policy communication processes, inefficient and effective availability of resources and non-committed attitudes of policy implementers. Less optimal socialization of the No Smoking Area and enforcement of the No Smoking Area Regional Regulation in the form of criminal sanctions against KTR violators that have not been implemented. This study recommends the need for policies, socialization, toma support and positive attitudes that are clearly and consistently applied by policy implementers so that the implementation of KTR can run well as stated in the Regional Regulation of KTR through the Palupuh Sadar Rokok (Pusako) approach model.