Search Repository Universitas Fort De Kock

Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan. Pengadaan sumber daya manusia kesehatan bertujuan untuk menetapkan jumlah dan jenis tenaga yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penatalaksanaan kebutuhan tenaga fungsional bidan terhadap pelayanan kebidanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara mendalam (indept review) agar ditemukan permasalahan secara lebih terbuka serta melakukan observasi dan studi dokumen. Penelitian dilaksanakan pada Agustus September 2021. Jumlah informan sebanyak 18 informan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai/ informan penelitian dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitiandiperoleh: Pengadaan untuk kebijakan dalam pengadaan jabatan fungsional bidan di puskesmas masih mengacu kepada kebijakan nasional, untuk itu perlu di buat kebijakan yang lokal , penempatan. Untuk tenaga fungsional bidan seharusnya di tempatkan seuai sk pns, pengembangan Untuk tenaga fungsional bidan ada digunakan sesuai tupoksinya, Untuk pengembangan kompetensi tenaga harus di perhatikan dan pemeiharaan. Untuk pemeliharaan diharapkan pemberian TPP, Kapitasi dan SPPD di sesuaikan dengan peraturan pusat. Perencanaan kebutuhan tenaga fungsional bidan sudah di rencanakan dengan menggunakan aplikasi renbut. Pelaksanaan dari penatalaksanaan tenaga fungsional bidan tenaga sudah di temapatkan sesuai sk dan jenjang jabatan yang bada di sk, evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional bidan sudah sesuai dengan menggunakan SKP masing masing tenaga. Perencanaan kebutuhan tenaga fungsional bidan sudah di rencanakan dengan menggunakan aplikasi renbut. Pelaksanaan dari penatalaksanaan tenaga fungsional bidan tenaga sudah di tempatkan sesuai sk dan jenjang jabatan yang ada di sk, evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional bidan sudah sesuai dengan menggunakan SKP masing masing tenaga.

The availability of health human resources greatly affects the success of health development. Procurement of health human resources aims to determine the number and type of personnel in accordance with the needs. This study aims to analyze the management factors for the functional needs of midwives for midwifery services. The research method used in this research is qualitative. Qualitative data collection methods use in-depth interviews (indept review) in order to find problems more openly and conduct observations and document studies. The research was conducted in August September 2021. The number of informants was 18 informants. Determination of data sources on interviewees/research informants was carried out by purposive sampling, which was chosen with certain considerations and objectives. The results obtained: Procurement for policies in the procurement of functional positions of midwives in puskesmas still refers to national policies, for that it is necessary to make local policies, placements. Midwives functional staff should be placed in accordance with the civil servant decree, development for midwife functional staff should be used according to their duties and responsibilities. For development of personnel competence, attention must be paid and maintenance. For maintenance, it is expected that the provision of TPP, Capitation and SPPD is adjusted to central regulations. Planning the functional needs of midwives has been planned using the renbut application. The implementation of the management of the functional midwifery staff has been placed according to the decree and the level of the position that is bad in the decree, the evaluation of the implementation of the midwife's functional position is in accordance with the SKP of each employee. Planning the functional needs of midwives has been planned using the renbut application. The implementation of the management of the functional midwifery staff has been placed according to the decree and the level of positions in the decree, the evaluation of the implementation of the midwife's functional position is in accordance with the SKP of each employee